NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

KPU Serahkan Wacana Pergantian Sistem Pilkada ke Pemerintah

Akmal Fauzi

11/11/2019 13:32

KPU Serahkan Wacana Pergantian Sistem Pilkada ke Pemerintah — Ketua KPU Arief Budiman(ANTARA/Rivan Awal Lingga)

WACANA pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau menggantikan sistem pemilihan langsung kembali mencuat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait usulan tersebut.

“Kalau soal pilihan sistem, kami serahkan sepenuhnya kepada pembuat UU," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, sistem Pilkada langsung dipilih rakyat atau mengembalikannya lewat DPRD menjadi wewenang pemerintah dan legislatif.

Baca juga: KPU Klaim e-rekap Hemat Anggaran dan Ramah Lingkungan

Kendati demikian, perubahan itu harus melakukan proses revisi Undang-undang.

Arief mengatakan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saat ini masih mengatur bahwa pilkada dilakukan lewat sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, KPU masih berpegang dan bekerja berdasarkan UU yang berlaku.

"Kami berpedoman pada UU yang berlaku, pemilihan masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi sistem pembuat UU," kata Arief. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
14/1/2026 17:53
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi

LOAD MORE

Opini

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi
24/1/2026 17:40
Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati
23/1/2026 05:05
Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura
23/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved