Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo dipastikan akan menghadiri penutupan Kongres ke-2 Partai NasDem yang dihelat besok, Senin (11/11).
Fadjroel juga menegaskan pernyataan Jokowi soal pelukan Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman tidak bermakna sindiran dan hanya merupakan guyonan semata.
Ia juga menyatakan hubungan koalisi pemerintah tetap solid dan tidak ada kerenggangan.
"Presiden akan datang (ke Kongres NasDem). Jadi tidak ada kaitan antara yang kemarin Pak Jokowi (candaan pelukan). Presiden sudah memastikan akan datang," ujar Fadjroel usai upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11).
Baca juga: 34 DPW Partai NasDem Minta Surya Paloh Jabat Ketum Lagi
Fadjroel melanjutkan hubungan partai-partai koalisi Kabinet Indonesia Maju saat ini tetap kokoh.
Pernyataan presiden yang dilontarkan ketika perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu, tambahnya, hanya humor semata dan bukan sebagai bentuk sindiran.
"Enggak menyindir, itu humor persahabatan. Koalisi sangat kuat sampai hari ini," imbuhnya.
Sebelumnya, pada pidato peringatan HUT HUT ke-55 Partai Golkar, Jokowi menyinggung soal pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman. Jokowi berkelakar soal pelukan kedua ketua partai itu yang terjadi amat erat.
"Bapak Surya Paloh kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS. Saya belum pernah dipeluk seerat itu oleh Bang Surya," ucap Jokowi, kala itu. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved