Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk memimpin langsung tim internal yang bertugas menggodok nama-nama calon anggota Dewan Pengawas KPK.
Sebelumnya, Pratikno menyebut ada tim internal dan sudah ada long list nama-nama Dewan Pengawas. Pratikno siap menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk mencari orang-orang terbaik untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Advokat Indonesia (FAMI) H. Zenuri Makhrodji menegaskan keinginannya agar komposisi anggota dewan pengawas KPK diisi tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tidak diragukan lagi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada KPK.
Lebih lanjut, Zenuri menyatakan bahwa FAMI berdasarkan aspirasi dari ribuan advokat seluruh Indonesia mendukung dan merekomendasikan Achmad Rifai sebagai Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 mendatang.
“Saya kira Presiden tidak salah apabila memilih orang baik seperti Achmad Rifai. Ia badalah advokat bersih dan berpengalaman pernah menjadi Pengacara KPK serta sangat lama sebagai Direktur Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN) yang telah banyak memberikan kontribusi utamanya dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia," kata Zenuri dalam siaran persnya Sabtu (9/11).
Senada dengan Zenuri, Sekjen FAMI, Saiful Anam, juga mengatakan telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mengusulkan agar Achmad Rifai dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas KPK.
“Kami mendorong orang seperti Achmad Rifai dapat menduduki posisi sebagai Dewan Pengawas KPK dengan pertimbangan kredibiltas, kapasitas dan pengalamannya. Saya kira Presiden tidak akan rugi menunjuk beliau sebagai Dewan Pengawas KPK," jelas Saiful..
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman memastikan proses seleksi calon Dewan Pengawas KPK berjalan transparan.
"Sudah ada orang yang dimintai nasihat. Ada yang menyampaikan melalui Setneg, juga langsung ke Presiden Jokowi," ujar Fadjroel, Kamis (7/11) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. (OL-09)
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved