Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem rela dipandang sinis dan dicurigai dengan upaya silaturahmi politik dan dilakukan selama ini.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di Hall B3 Jiexpo
Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat malam.
Dia juga menyebutkan, sikap partainya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara demi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.
"Karena niat baik itulah kesadaran itulah Nasdem harus siap kalau perlu mengorbankan dirinya sebagai institusi partai politik. Membawa nilai kebajikan walaupun diterpa berbagai sinisme kecurigaan," kata Surya.
Semangat manifesto Partai NasDem mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai ini sendiri. Upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan tak terhalang dengan perbedaan sikap dan pandangan politik.
"Saya harapkan pikiran-pikiran kita untuk mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak boleh terhenti dan dihentikan oleh siapapun itu untuk kepentingan apapun itu," tegas Surya.
Surya Dia jugamenyampaikan, kemajuan bangsa ditentukan oleh seluruh elemen, bukan hanya oleh segelintir kelompok tertentu atau bahkan kelompok politik tertentu. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama turut memajukan bangsa.
"Jadi bukan atas dasar NasDem partai pengusung pemerintah kemudian memikirkan hanya kepentingan kepentingan koalisi yang ada dalam pemerintah ahh salah itu. Salah itu," ucap Surya.
Menurut Surya, cara berfikir demi mementingkan sekelompok elite atau kelompok pola pikir jangka pendek. Hal itu tak sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang rela mengesampingkan kepentingan kelompoknya demi kepentingan bangsa. (OL-11)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved