Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JURU bicara presiden, Fadjorel Rachman, mengatakan masih mengumpulkan informasi terkait desa-desa fiktif yang menerima dana desa dari pemerintah.
“Kami di tim juru bicara juga sedang melakukan, mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).
Informasi itu, lanjut Fadjroel, akan diserahkan kepada Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Pihaknya akan mengumpulkan data mengenai kebenaran situasi itu di lapangan.
“Karena dari pihak Menteri Keuangan pernyataan demikian, dari Menteri Desa juga, kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan,” jelasnya.
Baca juga: KPK Supervisi Kasus Dana Desa Fiktif
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif untuk meraup kucuran dana desa. Presiden juga mengatakan kejadian munculnya desa fiktif ini mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas.
“Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga fiktif tertangkap,” kata Jokowi usai Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi mengatakan mengatur lebih dari 74.800 desa dari Sabang hingga Merauke tak mudah. Namun, ia akan menelusuri informasi desa fiktif agar pelaku yang berani bermain dapat tertangkap.
“Desa siluman itu misalnya dipakai plang-nya saja tapi desanya enggak ada,” ungkap Jokowi.(OL-5)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Pendataan SDGs Desa yg dilakukan sejak awal 2021, telah memasuki tahap pengukuran implementasinya.
Gus Halim --sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-- juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di desa untuk terlibat aktif dalam membangun desa.
pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa terus dilakukan salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail.
Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, NTT.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Gerakan Bangga Rupiah harus terus digaungkan di daerah-daerah perbatasan.
Peningkatan perputaran uang tersebut dari masifnya pemudik yang membelanjakan uangnya di desa untuk keperluan konsumtif dan sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved