Senin 04 November 2019, 21:15 WIB

Butuh Perbaikan, NasDem Ingin RUU KUHP Dibahas Kembali

Butuh Perbaikan, NasDem Ingin RUU KUHP Dibahas Kembali

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena ada beberapa pasal dinilai perlu ada perbaikan.

"Sikap Nasdem, kami ingin ada pembahasan, utamanya terhadap RKUHP, kalau RUU Pemasyarakatan tidak melihat ada masalah. Tapi RKUHP kita harap ada pembahasan lagi terutama untuk beberapa hal," kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Dia mencontohkan, di Pasal 2 tentang "living law", harus dipastikan tidak ada yang bertentangan dengan asas legalitas, karena ketika membiarkan pertentangan, maka jadi persoalan adalah rancang bangun RKUHP ke bawahnya.

Di buku II, semangat kriminalisasi yang akhirnya over kriminalisasi. Terutama di Bab Kesusilaan. Selain itu juga pasal-pasal karet karena penafsiran aparat penegak hukum yang keliru.

"NasDem ingin tetap dibuka lagi pembahasan RKUHP, metodenya adalah dengan melihat sinkronisasi asas di Buku I RKUHP kemudian melakukan simulasi bagaimana penerapan pasal-pasal kontroversial," ujarnya.

Baca juga: Polri: RKUHP Dibutuhkan Untuk Melakukan Trobosan Hukum

Langkah itu menurut dia bukan berarti menafikan apa yang telah dilakukan anggota Komisi III DPR periode lalu, namun ingin menjaga agar semangat mengubah produk kolonial jadi milik kita sendiri tercapai tujuannya.

Taufik mengatakan, semangatnya memang ingin cepat selesai karena pembahasannya sudah lama sehingga ketika diagendakan untuk pembahasan, kita harus intensif membahas itu sehingga akhir tahun ini sudah selesai.

"Bagi kami ketika ada produk UU yang diuji di MK dan dikabulkan, berarti ada masalah substansi dalam pembahasannya. Tentu kita ingin agar jangan sampai ada ketentuan UU yang secara substansi itu bermasalah dengan konstitusi, menimbulkan ketidakpastian hukum," katanya.

Menurut dia kalau nanti dari fraksi-fraksi ada komunikasi untuk meminta jalan tengah, Fraksi NasDem terbuka melakukannya.

Dia menegaskan fraksinya tidak ingin RKUHP menjadi hukum yang menakutkan dan melenceng dari keinginan untuk membuat hukum yang anti-kolonial.(OL-4)

Baca Juga

DOK polri.go.id.

Simak Urutan Pangkat Polisi dari Jenderal sampai Bharada

👤Meilani Teniwut 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 19:03 WIB
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan kepangkatan Polri terdiri dari tiga golongan, yaitu...
Dok.MI/Youtube

Kejagung Ajukan Pencegahan Surya Darmadi ke Luar Negeri

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:47 WIB
Surya merupakan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait penguasaan lahan kelapa sawit yang diusut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak...
DOK propampresisi.polri.go.id.

Apa itu Divisi Propam Polri? Ini Sejarah, Tugas, dan Kewajibannya

👤Meilani Teniwut 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:23 WIB
Lantas, apa yang dimaksud dengan Propam? Apa saja tugas dan sejarahnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, simak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya