Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal itu diketahuinya setelah menerima laporan sesuai pembentukkan Kabinet Indonesia Maju beberapa minggu lalu.

Mantan Pelaksana Direktur Bank Dunia itu mengungkapkannya dalam rapat kerja bersama dengan komisi XI DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

"Karena transfer yang ajeg dari APBN, muncul desa-desa baru dan tidak ada penduduknya, karena mereka lihat adanya jumlah yang ditransfer tiap tahunnya," ujar Sri Mulyani.

Diketahui, realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN. Secara nilai, realisasi itu meningkat dibanding periode yang sama di 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

Baca juga: Dana Desa Tahap 3 Terlambat Cair, Pembangunan Terbengkalai

Sebagai tindaklanjut dari laporan desa fiktif yang diterimanya itu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan menteri dalam negeri untuk menginventarisasi hal itu.

"Kita akan investigasi. Kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme pembentukkan desa dan identifikasi siapa pengurusnya dan lain-lain, kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement," tukas dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, meski dana desa terus ditransfer setiap bulannya untuk pemerataan perekonomian. Hingga kini masih ada sekitar 20.000 desa yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal.

Hal yang menjadi kendala dari transfer dana desa itu yakni penggunaannya didominasi untuk penggunaan infrastruktur, keterlambatan penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa yang belum sesuai dengan apa yang diprioritaskan.

Sementara yang menjadi tantangan dalam merealisasikan transfer dana desa itu yakni masih tingginya kemiskinan warga di pedesaan ketimbang perkotaan serta kurangnya keterampilan aparat dan pendamping desa.

"Ini juga menandakan tidak sinkronnya belanja yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungas Sri Mulyani. (OL-4)