Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo masih menggodok nama-nama yang akan mengisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan pengawas nantinya akan didominasi ahli hukum.
“Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya,” kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Gedung Krida Bhakti Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
Selain ahli hukum, Pratikno mengatakan, Dewan Pengawas juga aka diisi beberapa tokoh yang fokus dalam isu-isu sosial.
“Ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing lah,” kata Pratikno.
Baca juga: YLBHI : KPK Butuh Perppu bukan Dewan Pengawas
Ia menambahkan, Presiden melibatkan banyak pihak untuk memberi masukan dalam proses seleksi. Namun, ia tidak merinci pihak-pihak yang diminta pendapat ihwal Dewan Pengawas KPK.
”Sementara ini pak presiden setiap saat ketemu, selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru,” jelasnya.
Nantinya, kata dia, Dewan Pengawas KPK akan dilantik pada Desember 2019, bersamaan dengan pelantikan lima pimpinan KPK yang baru.
"Nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan soal pemilihan 5 orang yang mengisi Dewan Pengawas KPK. Ia akan merampungkan seleksi Dewan Pengawas KPK pada Desember. (OL-4)
MAHKAMAH Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan eks Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (PDAM-TA) Kota Depok terkait pemberhentian dari jabatannya.
Pemberhentian itu dilakukan lewat surat Dewan Pengawas bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020
BPK menilai ada ketidakpatutan Dewas terhadap regulasi yang sudah dibuat, baik regulasi dari preisden, menteri, hingga regulasi yang dibuat sendiri oleh Dewas.
Arief menambahkan, seluruh proses seleksi pergantian antarwaktu (PAW) Direktur Utama LPP TVRI dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
"Bagi saya sangat penting untuk memguatkan komitmen saya untuk memperbaiki hal hal yang buruk di masa lalu dan memulai tahap baru," ujarnya.
SALAH SATU anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Haris mengaku terpapar virus korona (Covid-19).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved