Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Sebab menurut Ibas, sapaan akrabnya, Idham sudah memenuhi segala kriteria sebagai figur Kapolri yang diinginkan. Ibas yakin, Idham akan menjalankan amanah sebagai Kapolri.
“Komjen Idham Azis orang yang baik, sangat kompeten dan berprestasi dan memenuhi syarat,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini, dalam press release, Jumat (1/11/2019). Sebelumnya, Idham sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI dan disetujui di Rapat Paripurna.
Ibas juga menilai Idham adalah figur diyakini bisa menjaga Indonesia lebih aman dan kondusif sebab berpengalaman menangani kasus terorisme hingga menangkap gembongnya.
“Pak Idham dikenal mumpuni dalam mengatasi kasus terorisme tahun 2005 lalu pada saat jabatannya sebagai Kanit Pemeriksaan Subden Investigasi Densus 88 Antiteror,” pujinya.
Bahkan, dari prestasinya tersebut, Idham diangkat sebagai Wakadensus 88 Anti Teror pada tahun 2010, hingga jabatan terakhirnya sebagai Kabareskri. Legislator daerah pemilihan Jawa Timur VII itu juga mendukung Idham Azis tanpa ragu.
“Saya mendukung penuh beliau untuk menjadi Kapolri agar Polri lebih profesional tegas Ibas.
Sikap tegas Idham, sambung Ibas, akan bisa menjaga demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.
“Saya yakin Pak Idham mampu menegakkan keadilan, menjaga demokrasi, modern, sejahtera dan mengayomi rakyat. Selamat bertugas Pak Idham Azis,” pungkas Ketua Fraksi Partai Demokrat itu. (OL-09)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved