Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku masih menggodok nama-nama Dewan Pengawas KPK yang pantas untuk menduduki jabatan itu.
''Ya saat ini untuk dewan pengawas KPK, kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas KPK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, tadi siang.
Sedangkan, pelantikannya bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK periode 2019-2023 pada Desember mendatang.
Jokowi mengungkapkan, penyusunan anggota dewan pengawas KPK tidak melalui panitia seleksi (pansel) capim KPK. Presiden memilih langsung dengan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," ungkap dia.
Seperti diketahui, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi polemik di tengah masyarakat. Sejumlah poin dalam rancangan revisi yang diinisiasi DPR disorot, salah satunya pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Namun Jokowi menyebut setiap lembaga negara membutuhkan pengawasan, tak terkecuali KPK. Ia pun memastikan nantinya anggota Dewan Pengawas independen karena diisi tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. (OL-11)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved