Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PRESIDEN Joko Widodo mengaku masih menggodok nama-nama Dewan Pengawas KPK yang pantas untuk menduduki jabatan itu.
''Ya saat ini untuk dewan pengawas KPK, kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas KPK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, tadi siang.
Sedangkan, pelantikannya bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK periode 2019-2023 pada Desember mendatang.
Jokowi mengungkapkan, penyusunan anggota dewan pengawas KPK tidak melalui panitia seleksi (pansel) capim KPK. Presiden memilih langsung dengan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat.
"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," ungkap dia.
Seperti diketahui, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi polemik di tengah masyarakat. Sejumlah poin dalam rancangan revisi yang diinisiasi DPR disorot, salah satunya pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Namun Jokowi menyebut setiap lembaga negara membutuhkan pengawasan, tak terkecuali KPK. Ia pun memastikan nantinya anggota Dewan Pengawas independen karena diisi tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. (OL-11)
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved