Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
JENDERAL Idham Azis yang telah dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). Pascapelantikan, sejumlah kalangan meminta Kapolri Idham Azis menerapkan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Kapolri Idham Azis menegakkan hukum dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman secara menyeluruh ditengah masyarakat," kata Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal di Jakarta, Jumat (1/11).
Setelah memberi selamat dan sukses kepada Jenderal Idham Azis yang telah dilantik sebagai Kapolri, Darmizal mengatakan Kapolri memiliki tantangan yakni menjaga rasa aman dan nyaman masyarakat dari gangguan terorisme, radikalisme, dan sikap intoleransi.
"Saya kira tugas utama Kapolri ke depan adalah hal demikian. Jika itu tercapai saya yakin sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia akan terwujud. Adalah naif, kita berharap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai, jika keamanan dan kenyaman tidak tercipta,” kata mantan Wasekjen DPP Partai Demokrat tersebut.
Pria asal Tanah Minang itu mengungkapkan, tidak ada negara yang sedang atau selalu bergejolak dapat melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya.
"Kita ingin negara ini maju, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka damai adalah jalan keluar terbaiknya. Bekerja keras dan cerdas dalam kedamaian pasti berbuah hasil yang dapat segera dirasakan," jelas Darmizal.
Ia juga berharap Kapolri Idham Azis bisa meneruskan pekerjaan Kapolri sebelumnya yakni Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ketua Umum ReJO juga meminta Jenderal Idham Azis bisa menuntaskan kasus-kasus lama juga menjadi satu kewajiban. "Seperti kasus pelanggaran HAM, kasus Novel Baswedan dan lain sebagainya," ungkapnya. (Ssr/OL-09)
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved