Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Idham Aziz mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo dalam memimpin institusi Polri ke depan. Idham diminta bekerja sungguh-sungguh dalam menjaga keamanan RI.
"Bapak Presiden memberikan, menyampaikan kepada saya, kerja, kerja, dan kerja," katanya seusai dilantik di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (1/11).
Idham menyebut keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dengan pihak TNI.
"Mari kita sama-sama bergandengan tangan membuat situasi Indonesia ini aman," ungkapnya.
Lebih lanjut, fokus rencana Idham ke depan di antaranya memberantas narkoba di tubuh kepolisian, meningkatkan citra kepolisian, mengamankan agenda pilkada serentak dan PON ke-20 di Papua pada 2020 mendatang.
Baca juga: Kapolri akan Tunjuk Kabareskrim Baru Pekan Depan
Kemudian memperkuat penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan serta menunjuk Kabareskrim baru untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
"Rencana saya ke depan masih sama dengan yang saya sampaikan di DPR," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Tito Karnavian.
Idham dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 97 Polri Tahun 2019 tentang pengangkatan Kapolri. Di saat bersamaan, Idham mendapat kenaikan pangkat dari Komjen menjadi Jenderal bintang empat. (OL-2)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved