Komisaris, Direksi BUMN Harus Segera Dirombak

JAJARAN komisaris dan ­direksi di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) harus dirombak. Pasalnya, banyak pejabat BUMN yang ditunjuk secara serampangan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pada periode sebelumnya banyak penunjukan yang hanya didasarkan pada kedekatan semata alias suka atau tidak suka.

Alhasil, jajaran komisaris dan direksi BUMN bekerja secara tidak profesional. Mereka hanya sibuk mengikuti keinginan menteri sebelumnya.

“Menteri BUMN Erick Thohir harus lakukan pembersihan di lingkup perusahaan-perusahaan negara. Sekarang banyak pejabat pemerintah yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Itu sangat tidak bagus karena rawan konflik kepentingan,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Bhima menegaskan perombak­an direksi BUMN menjadi keha­­rus­an untuk mengangkat kinerja perusahaan-perusahaan negara.

Selain itu, ke depannya, Erick harus memperketat tata kelola pemerintahan dan melakukan rekrutmen pejabat secara profe­sional. Pemilihan harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat bisa menilai dan ikut memberi masukan.

“Dengan begitu, politisi maupun relawan yang tidak punya kompetensi, yang hanya akan me­­rusak kinerja BUMN akan tersingkir,” papar Bhima.

Tidak hanya jajaran direksi dan komisaris, deputi-deputi di internal Kementerian BUMN pun tidak boleh luput dari pembersih-an. Ia menganggap selama ini banyak deputi yang melanggengkan praktik sapi perah di banyak tubuh BUMN.

“Erick harus lakukan pembersihan internal organisasi kementerian karena masalah teknis BUMN juga diawasi oleh deputi kementerian,” tandasnya.

Hal serupa diungkapkan peng­­amat BUMN Toto Pranoto. Pembersihan di lingkungan BUMN harus dilakukan mengingat ada banyak direksi yang terjerat kasus korupsi.

Selama 2019 saja, terdapat enam direksi yang ditetapkan se­bagai tersangka atas kasus ­ra­suah.

“Seleksi yang ketat harus ­di­­­terapkan untuk rekrutmen di­­­reksi. Jika ada calon yang berpo­tensi ber­masalah, sebaiknya di­­­­hindari,” tegas Toto.

Di situlah, lanjut pria yang ju­ga menjabat Managing ­Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia itu, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Mereka ialah pihak yang harus melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap BUMN.

“Jangan sampai dewan komisaris hanya jadi pajangan di perusahaan,” ucapnya.

Wujudkan super-holding

Ekonom Unika Atma Jaya Agus­tinus Prasetyantoko menilai keberadaan Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo seba­gai wakil menteri di Kementerian BUMN diproyeksikan untuk membantu Erick Thohir ­me­­wujudkan super-holding di ma­sa ­mendatang.

“Tiko (Kartika) dugaan saya di­orientasikan nantinya memimpin holding di bidang keuangan dan perbankan, sementara Budi un­tuk energi pertambangan,” kata Agustinus di Jakarta, ke­marin.

Dia menjelaskan, di antara 16 wacana holding yang akan dibentuk Kementerian BUMN, ada dua holding besar, yaitu sektor energi tambang dan perbankan. Ia menilai dua wamen tersebut tepat diangkat untuk fokus menge­lola dua holding terbesar itu.

“Sektor energi dan keuangan, dua sektor yang gemuk sekali sehingga harus dipimpin oleh orang kompeten dan profesional,” ujar dia. (Medcom/X-10)