Masyarakat Sipil Bisa Memainkan Peran Oposisi

PENELITI politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menyebut kekuatan partai nonpemerintah yang saat ini menyisakan tiga parpol yakni PKS, PAN, dan Demokrat, akan sulit menjadi penyeimbang yang kuat.

Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

"Kalau hanya tiga partai di luar pemerintah, akan menjadi penyeimbang yang terbatas. Checks dan balances harus tetap ada. Harus ada yang memainkan peran itu termasuk masyarakat sipil. Bisa dari mahasiswa serta kalangan universitas, tokoh masyarakat, agamawan, pers, dan lainnya," ungkap Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu saat dihubungi, Senin (28/10).

Ia menuturkan gerakan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil pada September lalu yang menolak sejumlah RUU kontroversial menjadi contoh peran penyeimbang yang bisa dijalankan publik.

Baca juga : Peran Oposisi Berkurang, Mahasiswa Siap jadi Oposisi Jalanan

Firman menilai, fungsi oposisi dalam arti mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis juga bisa diambil oleh sesama partai koalisi pemerintah. Menurut dia, hal itu bisa saja dilakukan karena antarpartai koalisi juga bisa berbeda sikap pada isu-isu tertentu.

Ia mengingatkan seluruh partai politik jangan sampai menjadi kartel yang menafikan pengawasan secara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

"Eksistensi oposisi penting sebagai penyeimbang dan oleh karena itu kualitas demokrasi dipertaruhkan. Publik harus bisa menjadi pendukung yang baik bagi upaya penyeimbangan dan pengawasan kekuasaan," ucapnya. (OL-7)