Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjanji akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Akan tetapi, penyelesaian kasus HAM harus demi kepentingan bangsa.
"Pasti akan dibahas, pasti akan dibahas. Upaya-upaya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (25/10).
Mahfud menegaskan pembahasan kasus-kasus HAM sebenarnya selalu menjadi agenda di kementeriannya. Namun dia meminta penyelesaian kasus HAM masa lalu jangan disalahartikan.
Menurutnya, penyelesaian kasus-kasus HAM terdahulu tak bisa hanya mengedepankan ego segelintir pihak. Penyelesaian kasus HAM harus dilihat dari kaca mata kepentingan bangsa dan negara.
"Nanti kalau diselesaikan, ada yang tak setuju lalu dianggap tak selesai. Itu bukan bernegara, tapi hidup berpreman namanya," tegasnya.
Janji Mahfud untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu sudah diutarakan sejak dilantik sebagai Menko Polhukam pada Rabu (23/10).
Baca juga: Pilihan Jokowi harus Dihormati
Mahfud berjanji akan meninjau kembali kasus-kasus tersebut. "Harus diselesaikan. Dulu tak pernah ada undang-undang tentang komisi rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting dibuka lagi," ujar Mahfud. (X-15)
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved