Indonesia Darurat Blok Politik Alternatif

MERAPATNYA partai oposisi ke pemerintahan membuat banyak pihak khawatir dengan kualitas demokrasi. Imbasnya partai oposisi di legislatif menjadi semakin minim, sehingga dikhawatirkan akan membuat sistem perimbangan menjadi timpang.

Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, komposisi di DPR tidak lagi ideal. Kekuatan oposisi semakin lemah dengan menyisakan beberapa partai sebagai oposan. Apalagi kekuatan oposisi mendasarkan pada dua hal, yakni kekuatan politik dan integritas. Keduanya hampir mustahil dipenuhi oleh oposisi.

“Saat ini bukan hanya kita tidak punya oposan yang berintegritas, bahkan tidak punya integritas juga. Sulit membayangkan Partai Demokrat, PAN, dan PKS mampu memberikan imbangan memadai kepada apa yang dilakukan pemerintah,” terang Arif seusai diskusi bertema Kabinet tanpa oposisi, nasib Republik di era oligarki partai di Kantor Formappi, kemarin.

Menurut Arif, kondisi itulah yang membuat blok alternatif dalam politik menjadi penting. Selain sebagai perimbangan, juga sebagai katarsis bagi polarisasi politik yang muncul sejak 2014, hingga memunculkan sebutan cebong dan kampret.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menambahkan formasi kabinet baru itu merupakan respons Presiden Jokowi untuk masalah kekinian.

“Kalau saya setuju kalau keluar dari ­pakem. Karena kalau kita masih terpola kepada pakem yang lama, sedangkan tantangan problematika kekinian itu sudah berubah, kan repot juga.’’

Jeirry menilai ada upaya dari Presiden Jokowi untuk menyesuaikan kabinet dengan kebutuhan saat ini. Terkait dengan banyaknya pandangan miring terhadap menteri yang tidak cocok memimpin kementerian terkait, Jeirry menyarankan untuk melihat dulu kinerja mereka.

“Jadi memang saya melihat ada upaya Jokowi untuk menyesuaikan kabinet dengan persoalan yang sekarang ada. Soal bagaimana itu efektif, kita akan lihat nanti,” tambahnya.

Analis politik Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi (SPD) August Mellaz mengungkapkan pola tersebut juga tampak dari pemilihan Tito Karnavian yang berlatar belakang kepolisian menjadi Mendagri.

Meski demikian, August juga memberi catatan terkait model yang bakal dipakai. “Pertanyaannya, perspektif apa yang mau dipakai, apakah pendekatan keamanan dalam negeri atau pendekatan pembangunan dan pengembangan budaya politik,” tegasnya.

Meski demikian, kedua jabatan itu punya ritme kerja berbeda. Memimpin organisasi sipil berbeda dengan militer atau polisi yang punyai rantai komando ketat. (Zuq/P-1)