Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Abdul Hakim Bafagih bertekad memperjuangkan pengembangan keterampilan bagi kaum muda yang notabene merupakan generasi milenial, khususnya di daerah pemilihannya, Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Madiun.
Menurut Abdul Hakim, di dapilnya Jawa Timur VII generasi milenial berusia produktif, tapi belum mendapat kesempatan bekerja di bidangnya masing-masing.
“Terlebih lagi di tengah Industri 4.0 ini, dimana mereka harus mampu bersaing dengan yang lainnya. Oleh karena itulah saya akan berusaha membantu mereka, membekali teman-teman pemuda di dapil saya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian khusus yang bisa digunakan dalam dunia kerja,” ujar Hakim, begitu ia biasa disapa, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, baru-baru ini.
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu menegaskan, beberapa waktu silam pihaknya sempat menggerakkan generasi muda di Wonosalam yang notabene merupakan salah satu wilayah di dapilnya, untuk menggerakan industri kopi.
Abdul Hakim mulai menata asosiasi kopi di wilayah tersebut dari hulu sampai hilir. Pasalnya menurut Hakim, kopi asal Indonesia sejatinya merupakan salah satu kopi terbaik di dunia.
Oleh karenanya ia meyakini kopi Indonesia khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur tidak hanya mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri, bahkan bisa bersaing di industri kopi nasional dan internasional.
“Tapi tentunya ke depan untuk menggalakkan atau meningkatkan keterampilan para pemuda tidak hanya melalui industri kopi, namun bisa dengan cara atau sektor lainnya,” pungkasnya. (OL-09)
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved