KPK Gali Informasi dari Petinggi Pelindo II

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan direktur utama RJ Lino. KPK memeriksa mantan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RJL (RJ Lino),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Selain memanggil Haryadi yang merupakan adik mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto, KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi lain, yakni seorang pihak swasta Ferialdy Noerlan. Dia juga dipanggil sebagai saksi untuk RJ Lino. Pekan lalu, ko-misi antirasuah juga memanggil Direktur Teknik PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, Mashudi Sanyoto.

Dalam kasus korupsi di perusahaan pelat merah itu, Haryadi dan Ferialdy sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan crane yang ditangani Bareskrim Polri. Haryadi dianggap sebagai orang yang langsung bertanggung jawab dalam pemesanan peralatan yang digunakan PT Pelindo II. Keduanya juga telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Adapun RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2015. Dalam kasus itu, Lino diduga telah menya­lahgunakan wewenangnya saat menjadi dirut perusahaan pelat merah itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Penyalahgunaan kewenang­an itu terkait dengan penunjukkan langsung perusahaan asal Tiongkok Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. Proyek pengadaan itu diketahui bernilai sekitar Rp100 miliar.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse) sehingga menimbulkan in­efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Lino dinilai  melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Walaupun kasus itu ditangani KPK sejak 2015, pengusutannya hingga kini belum juga rampung. RJ Lino sampai saat ini belum ditahan KPK meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Berdasarkan analisis perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya US$3,6 juta (sekitar Rp50,03 miliar). (Dhk/P-4)