Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WALI Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatannya selaku Wali Kota Medan.
Uang suap itu diduga berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Medan Isa Ansyari yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Diduga IAN (Isa Ansyari) dimintai uang tersebut karena telah diangkat sebagai kadis oleh TDE (Tengku Dzulmi Eldin). IAN sebagai kepala dinas memberikan uang sebesar Rp250 juta melalui transfer sebesar Rp200 juta dan Rp50 juta diberikan secara tunai," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10).
Selain menetapkan Wali Kota dan Kepala Dinas PU Medan, KPK juga menjerat Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan Syamsul Fitri Siregar. Syamsul diduga berperan meminta uang kepada sejumlah kepala dinas atas permintaan Wali Kota.
Saut mengatakan permintaan uang tersebut berkaitan dengan kunjungan kerja sang Wali Kota ke Jepang pada Juli lalu dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa.
Baca juga : KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Proyek Jalan di Kaltim
Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemkot Medan, Wali Kota turut mengajak istri, dua orang anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Keluarga Wali Kota bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.
Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.
TDE (Tengku) kemudian bertemu dengan SFI (Syamsul) dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta.
Kadis PU Isa Ansyari kemudian mengirim Rp200 juta ke Wali Kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi wali kota.
Adapun Rp50 juta diambil secara tunai oleh seorang ajudan Wali Kota bernama Andika. Hingga saat ini, Andika masih berstatus buron karena melarikan diri saat tangkap tangan dilakukan. (OL-7)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved