KETUA Umum Prabowo Subianto sudah menyatakan siap membantu Presiden Joko Widodo pada pemerintahan selanjutnya. Meski demikian, keputusan kembali diserahkan pada Presiden Jokowi apakah merangkul Gerindra dalam pemerintahan yang akan datang atau tidak.
"Sekarang tergantung Pak Jokowi. Sikap Pak Prabowo intinya siap membantu dalam pemerintahan. Beliau juga sudah tegaskan tawaran gagasan terkait dorongan besar nasional terkait ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan," kata Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di lokasi Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).
Menurut Dahnil, Prabowo menyampaikan membangun bangsa dan negara sebesar Indonesia harus bersama-sama.
"Beliau kan mntan prajurit jadi apa saja asal untuk kebaikan bangsa dan negara beliau siap bantu," lanjut Dahnil.
Meski demikian, ujar dia, Prabowo tidak akan mendesak apalagi mengultimatum Presiden Jokowi pada masa-masa akhir jelang pelantikan Presiden untuk meminta jatah menteri bagi kader Gerindra.
"Gerindra sebatas menyampaikan gagasan dorongam besar itu. Jika dianggap baik dan mau dipakai kita sambut baik termasuk kader-kader Gerindra banyak yang siap untuk itu. Sebaliknya jika gagasannya saja yang dipakai dan Pak Jokowi serta orangnya yang dipakai ya tidak masalah juga," tukas Dahnil.
Baca juga: NasDem Tegaskan Pertemuan Surya-Prabowo Tidak Bahas Kabinet
Pada kesempatan Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10), Prabowo menyampaikan 3 sikap politiknya.
Pertama, Prabowo telah menyerahkan konsep dorongan besar ekonomi kepada Presiden Jokowi. Konsep itu mencakup ketahanan energi, ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan.
Poin kedua terkait dengan sikap Gerindra apabila Jokowi ingin menggunakan konsep itu dengan melibatkan Partai Gerindra di dalam pemerintahan, maka Prabowo dengan senang hati menyikapinya.
Sebaliknya jika tidak, Prabowo tidak mempersoalkannya dan akan tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan bangsa. Ketiga, Prabowo sepakat untuk menjaga keutuhan serta kerukunan berbangsa dengan tetap membangun komunikasi, musyawarah mufakat untuk kepentingan bangsa negara.(OL-5)
