Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Rabu (16/10) dini hari.
Dzulmi tiba di Gedung KPK pada pukul 11.50 WIB dengan dikawal dua petugas KPK setelah dibawa dari Medan, Rabu (16/10) pagi.
Dzulmi yang memakai kemeja putih dibalut jaket hitam tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media soal kasus yang menjeratnya tersebut.
Yang bersangkutan langsung masuk ke dalam Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Baca juga: OTT Wali Kota Medan, KPK Sita Rp200 Juta
Dari OTT yang dilakukan pada Selasa (15/10) malam sampai Rabu (16/10) dini hari di Medan, tujuh orang yang diamankan terdiri atas Wali Kota Medan, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota Medan, dan swasta.
KPK turut mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta dari OTT tersebut.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (16/10).
Sesuai dengan KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved