Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA DPR RI Sri Melyana mendesak pemerintah untuk segera mengangkat Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah tidak memenuhi kualifikasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Jumlah GTT atau guru honorer saat ini banyak sekali, kalau yang masih berusia 35 tahun ke bawah, masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun permasalahannya, banyak di antara mereka yang sudah tidak bisa atau tidak memenuhi kualifikasi menjadi CPNS. Oleh karena itu salah satu jalan adalah mengangkat mereka menjadi P3K,” ujar Melly, begitu Sri Melyana biasa disapa, di Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Hal tersebut, lanjut Melly, semata untuk mengurangi beban pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui GTT atau guru honorer selama ini proses penggajiannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
Meski demikian, politikus Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pengangkatan PPPK itu sendiri tetap harus melalui tes atau seleksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas, kapasitas dan kompetensi para guru dalam mengajar anak-anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa.
“Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika mereka tidak lulus PPPK? Ya, selamanya mereka akan menjadi guru honorer yang penggajiannya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah setempat," kata Melly.
"Oleh karena itu saya berharap GTT yang sudah lama mengabdi tetap harus meng-upgrade atau mengembangkan diri. Baik dengan melanjutkan kuliah, maupun keterampilan atau keahlian lain seperti keterampilan komputer dan sebagainya. Intinya, yang dapat merubah nasib mereka ya mereka sendiri,” paparnya.
Pada kesempatan itu Melly meminta agar pemerintah segera merampungkan proses pendataan data pokok pendidikan (dapodik) nasional.
Dari sana akan diketahui secara pasti jumlah guru PNS, GTT atau guru honorer lainnya yang ada di masing-masing daerah, dan berapa jumlah kebutuhan guru di daerah tersebut. Dengan begitu, akan semakin mudah memetakan beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses penggajian tenaga pengajar. (OL-09)
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
PULUHAN ribu guru dan penjaga rumah ibadah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kaltim (Kaltim) pada Rabu (25/6).
Lewat proyek Peta Virtual Wisata Kota Semarang, guru Ayu Kusumadiyastuti ubah pembelajaran teks deskriptif jadi teknologi petualangan.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved