Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan dirinya hanya bisa mengingatkan kepada kepala daerah untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi kembali terseretnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
"Setelah (OTT di) Lampung Utara, tadinya saya berharap selesai, ternyata masih. Saya hanya bisa mengingatkan, mari sama-sama mengingatkan, termasuk diri saya hati-hati terhadap area rawan korupsi," katanya saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10).
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Indramayu Supendi dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/10).
Baca juga: KPK Periksa Imam Nahrawi
Lebih lanjut, Tjahjo mengakui bahwa ada banyak kepala daerah yang terjaring KPK, yaitu 119 kepala daerah. Terkait itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah terus menerus meminta kepada kepala daerah untuk berhati-hati terhadap area rawan korupsi.
"Saya sudah turun hampir semua provinsi dengan KPK untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi, pencegahan terus, perencanaan terus, tapi ya tidak bisa kalau penghasilan kecil, gaji kecil sebagai alasan. Jangan," ucapnya.
Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi tersebut, Tjahjo tidak sependapat jika kampanye yang berbiaya besar dalam Pilkada langsung menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat dalam praktik korupsi.
"(Itu) Tidak bisa dijadikan indikasi, yang salah juga bukan partainya atau pemerintahnya, yang salah oknumnya, pelakunya," tandasnya. (A-4)
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved