Oposisi Nihil Rugikan Rakyat

MENJELANG pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang, pertemuan-pertemuan politik semakin gencar dilakukan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

­Pada malam harinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo ­Subianto menemui Ketua Umum Partai ­Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat.

PAN dan Partai Gerindra ialah dua dari tiga partai yang ­beroposisi dengan koalisi pemerintahan Jokowi. Partai lainnya ialah Partai Keadilan Sejahtera. Dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu yang cukup keras, ketiga partai itu mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-San­diaga Uno.

Presiden Jokowi mengakui pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membahas juga soal kemungkinan PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya ada (soal koalisi), tapi belum sampai final, belum rampung,” kata Jokowi seusai pertemuan.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka pekan lalu.

Namun, berbeda dengan Zulkifli Hasan. Zulkifli membantah membahas soal bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah. Dia mengaku  menjelaskan kepada Presiden mengenai apa yang menjadi rekomendasi MPR 2014-2019 terkait amendemen terbatas UUD 1945.

Tak ada sikap kritis

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi ­Anggono, mengungkapkan bergabungnya oposisi ke pemerintahan bisa merugikan rakyat karena bakal tidak ada lagi sikap kritis dari kelompok oposisi di parlemen kepada pemerintah. Padahal, salah satu fungsi legislatif ialah menjalankan pengawasan.

“Tentu rakyat yang ­dirugikan,”  ujarnya saat dihubungi, ­kemarin.

Menurut Bayu, jika oposisi bergabung ke pemerintahan, akan menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi rakyat. Apalagi mengingat kontestasi pilpres yang sarat dengan adu gagasan dan ide.

“Kan pada waktu itu antara kubu 01 dan 02, gagasan mereka bertolak belakang sama sekali. Hampir seperti minyak dan air, nggak mungkin ketemu. Kemudian ­setelah selesai pilpres kok semudah itu seakan-akan idenya sama,” tukasnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta semua pendukung dan simpatisan untuk menghormati apa pun keputusan yang diambil Prabowo Subianto, termasuk memilih bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru yang akan datang.

“Ini bukan soal kita tidak mendengar suara umat atau pendukung atau simpatisan, tetapi bagaimana kita memikirkan persatuan bangsa, itu yang lebih penting,” kata Andre di Jakarta, kemarin.

Sikap berbeda ditunjukkan PKS. Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan partainya harus belajar dari PDI Perjuangan yang tidak goyah untuk tetap menjadi oposisi meskipun sendirian. “Kami harus belajar dari PDIP yang mampu bertahan tidak tergoda untuk masuk pemerintahan SBY selama 10 tahun,” kata Nasir, kemarin.

Seperti diberitakan, Prabowo ­Subianto menemui Surya Paloh di kediaman Ketua Umum Partai NasDem itu di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10). Selain Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar, Prabowo juga akan mene-mui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. (Nur/Ths/Iam/X-4)