Pengamat: Hak Prerogatif Jokowi Sedang Diuji

SINYAL bergabungnya beberapa partai non-pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin semakin santer jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menyebut bahwa di saat seperti ini hak prerogatif Jokowi sedang diuji.

Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya. Jokowi bisa tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

“Jokowi di periode kedua ini tidak boleh punya beban dan tersandera dalam mengangkat dan memilih menterinya secara merdeka," ujar Pangi saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (10/10).

Hari ini, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku membahas ihwal kans Demokrat masuk ke kabinet. Meskipun begitu, Jokowi menyebut, pembicaraan belum sampai pada level keputusan.

Baca juga: Jokowi-SBY Bahas Partai Demokrat Gabung ke Kabinet

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan, Jokowi dapat tegas dengan pilihannya. Ia dapat memilih menteri yang memiliki komitmen dan berintegritas dalam tugasnya lima tahun ke depan. Tanpa perlu memikirkan jatah kursi yang harus diberikan kepada partai pengusung atau oposisinya.

"Menteri yang berintegritas, punya kapasitas, punya narasi besar, visioner, inovatif dan komunikatif berselancar dalam lintas rumpun kementerian," kata Pangi.

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.

“Karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi. Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah?,” jelasnya.

Namun jika hal tersebut tak dilakukan, ia menilai bahwa kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dipastikan 'gemuk'.

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi. Sebab, peran oposisi tetap diperlukan untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah yang dianggap belum memuaskan. (OL-4)