Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MINIMNYA literasi politik dinilai menjadi penyebab merajalelanya hoaks di Tanah Air. Karena itu, literasi politik yang kuat dinilai bisa menjadi senjata melawan hoaks yang peredarannya kini tidak terbendung.
Penguatan pengetahuan politik warga dibutuhkan agar kualitas demokrasi tidak tergerus dampak buruk hoaks.
"Penguatan dan pemberdayaan pengetahuan politik warga negara melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting. Literasi politik warga di berbagai komunitas dan daerah perlu diberikan secara menyeluruh," kata pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto dalam diskusi bertajuk Literasi Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (10/10).
Menurut Gun Gun, merajalelanya hoaks saat ini menjadi ujian baru bagi demokrasi di Indonesia. Derasnya informasi hoaks juga bisa merusak demokrasi. Karena itu, ia menegaskan literasi politik menjadi jalan keluar yang perlu ditumbuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi.
Gun Gun melanjutkan literasi politik perlu dibangun di kalangan generasi anak muda yang akan menjadi pewaris untuk mengembangkan demokrasi Indonesia ke depan. Indonesia akan menghadapi bonus demografi sehingga lapisan anak muda akan berperan signifikan.
Baca juga : Pancasilanomics Bantu Indonesia Lepas dari Middle Income Trap
Menurutnya, migrasi yang akan menyedot kaum muda ke panggung politik ke depan perlu diantisipasi dengan kesiapan pengetahuan politik yang memadai.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq berpendapat literasi politik mutlak dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi serbuan hoaks yang merajalela. Masifnya hoaks saat ini, ucap dia, tidak terlepas dari literasi publik yang rendah mengenai politik.
Menurut dia, hoaks merupakan persoalan kebudayaan yang perlu diatasi dengan jalur kebudayaan pula yakni literasi. Regulasi pemerintah, menurut dia, tidak akan cukup untuk membentengi masyarakat dari hoaks.
"Untuk melawan hoaks caranya ialah gerakan literasi tidak ada yang lain. Masyarakat masih minim membaca saat ini. Jadi menanggulangi hoaks bukan dengan regulasi tapi menumbuhkan kegemaran membaca," ucap Maman.
Adapun politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan kondisi politik saat ini cenderung bergejolak akibat merebaknya hoaks. Ia menyayangkan hoaks yang beredar di media sosial dan layanan percakapan pribadi sering diyakini sebagai kebenaran. Hal itu diakibatkan minimnya literasi politik.
"Yang terjadi sekarang banyak peristiwa politik yang disebabkan karena orang tidak memiliki literasi politik. Literasi politik sangat penting karena informasi yang benar itu sesungguhnya faktor kunci politik yang beradab," ucap Ace. (OL-7)
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Lewat buku Swipe Therapy, Mira merangkum fase paling rapuh dalam hidupnya, mulai dari rencana pernikahan yang batal hingga kembali menavigasi labirin dunia dating apps.
Total nilai dari ketiga jam tangan yang biasa dikenakan Bill Gates sehari-hari hanya mencapai US$124 atau sekitar Rp2,1 juta saja.
BBW Surabaya 2026 akan diselenggarakan di Convention Hall, Tunjungan Plaza 3, Lantai 6, mulai dari 29 Januari hingga 8 Februari 2026.
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Buku Tumpeng Indonesia: Dari Dapur Tradisional Menuju Meja Bangsa disusun untuk memberikan perspektif luas mengenai tumpeng sebagai bagian dari kebudayaan.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved