Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MINIMNYA literasi politik dinilai menjadi penyebab merajalelanya hoaks di Tanah Air. Karena itu, literasi politik yang kuat dinilai bisa menjadi senjata melawan hoaks yang peredarannya kini tidak terbendung.
Penguatan pengetahuan politik warga dibutuhkan agar kualitas demokrasi tidak tergerus dampak buruk hoaks.
"Penguatan dan pemberdayaan pengetahuan politik warga negara melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting. Literasi politik warga di berbagai komunitas dan daerah perlu diberikan secara menyeluruh," kata pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto dalam diskusi bertajuk Literasi Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (10/10).
Menurut Gun Gun, merajalelanya hoaks saat ini menjadi ujian baru bagi demokrasi di Indonesia. Derasnya informasi hoaks juga bisa merusak demokrasi. Karena itu, ia menegaskan literasi politik menjadi jalan keluar yang perlu ditumbuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi.
Gun Gun melanjutkan literasi politik perlu dibangun di kalangan generasi anak muda yang akan menjadi pewaris untuk mengembangkan demokrasi Indonesia ke depan. Indonesia akan menghadapi bonus demografi sehingga lapisan anak muda akan berperan signifikan.
Baca juga : Pancasilanomics Bantu Indonesia Lepas dari Middle Income Trap
Menurutnya, migrasi yang akan menyedot kaum muda ke panggung politik ke depan perlu diantisipasi dengan kesiapan pengetahuan politik yang memadai.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq berpendapat literasi politik mutlak dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi serbuan hoaks yang merajalela. Masifnya hoaks saat ini, ucap dia, tidak terlepas dari literasi publik yang rendah mengenai politik.
Menurut dia, hoaks merupakan persoalan kebudayaan yang perlu diatasi dengan jalur kebudayaan pula yakni literasi. Regulasi pemerintah, menurut dia, tidak akan cukup untuk membentengi masyarakat dari hoaks.
"Untuk melawan hoaks caranya ialah gerakan literasi tidak ada yang lain. Masyarakat masih minim membaca saat ini. Jadi menanggulangi hoaks bukan dengan regulasi tapi menumbuhkan kegemaran membaca," ucap Maman.
Adapun politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan kondisi politik saat ini cenderung bergejolak akibat merebaknya hoaks. Ia menyayangkan hoaks yang beredar di media sosial dan layanan percakapan pribadi sering diyakini sebagai kebenaran. Hal itu diakibatkan minimnya literasi politik.
"Yang terjadi sekarang banyak peristiwa politik yang disebabkan karena orang tidak memiliki literasi politik. Literasi politik sangat penting karena informasi yang benar itu sesungguhnya faktor kunci politik yang beradab," ucap Ace. (OL-7)
Salah satu wujud nyata komitmen Andrean Hendranata adalah karya bukunya berjudul Topeng yang Memikat: Memahami Bahaya NPD & Cara Melindungi Diri.
SALAH satu misi fundamental didirikannya negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
PARA kader muda Partai Golkar yang berasal dari latar belakang aktivisme organisasi Cipayung dan BEM meluncurkan buku reflektif.
Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.
Buku yang ditulis Kelly Tandiono tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat pertama kali menyelam pada 2011.
Buku, disebut Dedi, merupakan medium yang efektif untuk memperkenalkan kecintaan terhadap alam Indonesia kepada anak-anak, sekaligus menumbuhkan empati terhadap lingkungan.
Gaya berpikir Nietzsche setali dua uang dengan cara hidup dan pikir seorang IGK Manila.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved