Miryam Klaim Beri Keterangan Palsu dalam BAP Soal KTP-E

Hal tersebut terungkap dalam persidangan terdakwa KTP-E Markus Mari, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

"Saya ngarang itu pak. Mengarang saya pak. Supaya cepat diperiksa sama Pak Novel saja pak," kata Miryam, Rabu (9/10).

Pengakuan Miryam terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Burhanuddin ingin memastikan kebenaran keterangan Miryam dalam perihal sejumlah anggota DPR RI yang turut menerima aliran dana korupsi dari proyek KTP-E tersebut.

Anggota Partai Hanura memberi alasan bahwa dirinya sempat mendapat penekanan dari penyidik KPK saat sedang melakukan pemeriksaan. Dia mengaku, penekanan tersebut didapat sejak dirinya menjalani pemeriksaan pertama.

"Kenapa ibu mengarangnya?," Tanya Burhanuddin. "Saya mengarangnya supaya cepat saja. Saya juga dapat penekanan dari bapak ini (Novel Baswedan)," jawab Miryam.

Diketahui, penyidik senior KPK yang dimaksud adalah Novel Baswedan. Novel menjadi koordinator tim penyidik dalam mengusut perkara yang merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun itu.

"Seingat saya waktu saya dipanggil pertama kali, saya disebut 'Bu Yani mau ditangkap' itu sekitar tahun 2010. Itu buat saya penekanan pak," ungkap Miryam.

Dalam sidang lanjutan Markus Nari, jaksa penuntut umum enghadirkan beberapa saksi di antaranya mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani, penyidik senior KPK Novel Baswedan, dan jaksa Heryawan Agus.

Diketahui, Miryam merupakan terpidana atas kasus pemberian keterangan palsu terkait perkara pengadaan KTP-E. Majelis hakim memvonis Miryam selama lima tahun penjara serta denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Markus dianggap sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan Miryam, yang saat itu berstatus saksi dalam persidangan untuk terdakwa Sugiharto.

Tak hanya itu, Markus juga didakwa memperkaya diri sendiri dengan nilai US$1.400.000 dari proyek KTP-E. Selain itu, dia juga didakwa telah memperkaya orang lain dam koorporasi.

Atas perbuatannya Markus dianggap melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-09)