KETUA Koordinator BUMN Watch, Naldi Haroen SH, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengangkat menteri yang diduga terpapar radikal.
"Saat mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden Jokowi harus berhati-hati. Jangan sampai Presiden kecolongan mengangkat menteri yang terpapar radikal," kata Naldi Haroen kepada wartawan,di Jakarta, Selasa (8/10/2019)
Naldi menduga, saat ini sekitar 15% sampai 20% pegawai BUMN sudah terpapar radikal. Angka tersebut, kata Naldi, akan terus bertambah terus jika pemerintah tidak segera mengatasinya.
"Hal ini terjadi karena pengawasan menteri BUMN yang tidak ketat. Jika hanya dibiarkan orang yang terpapar radikal akan semakin banyak. Jadi pemerintah jangan kasih ruang ke mereka menjalar," jelasnya.
Naldi menjelaskan, memberantas paham radikalisme bukan hanya tugas pemerintah semata. Artinya, lanjut Naldi, perlu peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya ini.
"Saat ini, paham radikal sudah top down. Mereka sudah menguasai dari tataran atas baru akan turun kebawah. Ini sangat membahayakan," jelasnya.
Masih menurut Naldi, peran ustad, kyai, habib, ulama serta tokoh Islam yang moderat sangat diperlukan untuk mengkonter paham radikal ini.
"Paham radikal ini adalah orang-orang yang salah menafsikan ayat dalam Alquran. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan tafsiran ayat-ayat dalam Alquran itu," ungkapnya.
Menurut catatan BUMN Watch, lanjut Naldi Haroen, pegawai di PT PLN (Persero) saat ini sudah banyak yang diduga terpapar paham radikal.
"Meskipun BUMN lain ada. Namun, kami menduga PLN yang terbanyak," jelasnya.
Naldi mengingatkan agar Presiden Jokowi dan menteri BUMN yang baru nantinya benar-benar selektif memilih orang-orang akan duduk di jajaran Direksi maupun komisaris BUMN.
Sebab, kata Naldi, soko guru ekonomi ini ada tiga. Jika tiga hal ini dikuasai orang-orang terpapar radikal akan berbahaya.
"Soko guru ekonomi ada tiga yakni; koperasi, BUMN dan swasta. Saat ini paham radikalisme itu sudah menjalar ke BUMN," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar seluruh jajaran Direktur BUMN bisa mengidentifikasi benih-benih paham radikal di lingkungan kerjanya.
“Jadi ini para CEO BUMN ini dia mesti harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat. Sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN, khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di Jakara, Selasa (12/3). (Faw/OL-09)
