Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEMONSTRASI oleh berbagai pihak dalam waktu terakhir dinilai semakin rawan diboncengi atau ditunggangi 'penumpang gelap' yang ingin memanfaatkan situasi dan memperkeruh suasana.
Ketua Gerakan lndonesia untuk Jokowi (Gijow), Ates, di Jakarta, Senin (7/10), mengingatkan, siapa pun yang ingin melakukan aksi agar berhati-hati.
"Adanya 'penumpang gelap' yang mempunyai agenda lain dan berusaha untuk membuat kekacauan harus ditindak tegas," kata Ates.
Oleh karena itu, kelompok pendukung Jokowi ini mendukung polisi bertindak dalam menangani kemungkinan adanya oknum-oknum yang memancing di air keruh dan memperburuk keadaan.
Mereka juga mengapresiasi langkah polisi yang telah bersikap tegas dalam menangani oknum perusuh dalam demontrasi yang terjadi di sejumlah tempat dalam beberapa waktu terakhir.
Ates mengatakan, tindakan tegas polisi untuk menjaga ketertiban dan untuk mengantisipasi kemungkinan ada kerusuhan yang bisa terjadi akibat adanya pihak tertentu yang tidak ingin aksi itu berjalan damai. Meski begitu, jatuhnya korban mahasiswa di Kendari saat terjadi demonstrasi juga mengundang keprihatinannya.
Baca juga: ReJo Minta Jangan Tekan Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Jika ada aparat yang memang terbukti melanggar prosedur ya seyogyanya diberikan sanksi sesuai aturan yang ada," katanya.
Kelompok pendukung Jokowi ini mengakui menangani demonstrasi besar yang terjadi serentak di berbagai kota tentu tidak mudah, harus dengan disiplin dan ketaatan pada komando agar tidak memicu kekacauan yang berkepanjangan.
"Dan apa yang telah dilakukan segenap aparat kepolisian dalam menangani hal itu semata-mata agar tidak melebar menjadi aksi pengrusakan dan kerusuhan oleh para pembonceng yang tidak bertanggung jawab. Tindakan Polri patut diapresiasi," katanya.
Kelompok pendukung Jokowi ini pun kembali mengingatkan aksi-aksi yang rentan diboncengi oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi mungkin masih berlanjut.
"Maka untuk itu kami mendukung langkah tegas Polri untuk menindak aksi-aksi yang menjurus pada tindak kekerasan, pengrusakan atau kerusuhan demi tegaknya hukum dan rasa aman segenap warga," katanya. (OL-1)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved