Kamis 03 Oktober 2019, 09:40 WIB

Semua Harus Jadikan Hukum sebagai Panglima

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Semua Harus Jadikan Hukum sebagai Panglima

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Koordinator Gerakan Sikap Alumni FHUI Melli Darsa

 

ALUMNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dari berbagai angkatan memberikan pernyataan sikap atas perkembangan terkini mengenai situasi hukum dan politik di Indonesia.

Ada 5 pernyataan sikap untuk meminta semua pihak menjaga dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi baru-baru ini.

Pernyataan sikap tersebut didukung lebih dari 190 alumni FHUI lintas generasi mulai angkatan 1969 sampai 2016, baik dari tingkat S-1, S-2, magister kenotariatan, hingga doktoral.

Para alumni FHUI yang mendukung pernyataan sikap ini memiliki latar belakang dari beragam profesi seperti akademisi, pejabat publik, advokat, notaris, pengusaha, dan lainnya.

Koordinator Gerakan Sikap Alumni FHUI Melli Darsa mengatakan hukum harus dijadikan sebagai panglima tertinggi yang harus dihormati agar penyampaian aspirasi dapat berjalan lebih baik lagi.

Melli mengatakan alumni sebuah universitas ialah bagian tidak terpisahkan dari civil society. Hanya saja, seringkali birokrasi yang mengikat asosiasi resmi telah membuat sejumlah anggotanya tidak selalu dapat menyalurkan pendapat mereka.

"Pernyataan sikap bersama saya fasilitasi agar keprihatinan dan keresahan yang mungkin dirasakan sebagian besar dari silent majority dari keluarga alumni bisa disuarakan," jelas Melli.

Hal senada diungkapkan Timbul Thomas Lubis, alumni FHUI angkatan 1969 yang menjadi praktisi hukum. Kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi baru-baru ini karena berbagai pihak belum menjalankan proses demokrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi adalah hal yang wajar. Tetapi, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unjuk rasa ialah salah satu hak asasi yang dijamin undang-undang. pelaksanaannya pun dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku," ujar Timbul.

Nadia Nasoetion, alumni FHUI angkatan 1993 yang juga praktisi hukum, turut menambahkan bahwa menyampaikan aspirasi ialah hak setiap warga negara dan patut diapresiasi sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

"Melihat aksi unjuk rasa mahasiswa yang baru terjadi, pemerintah perlu menyediakan wadah yang lebih efektif sehingga aspirasi mahasiswa dapat disampaikan dengan baik tanpa perlunya aksi unjuk rasa di jalanan." (Gol/P-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...
ANTARA/Didik Suhartono

PN Surabaya Benarkan Ada OTT KPK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:42 WIB
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong...
dok.dpd.go.id

Abaikan Putusan BK, Anggota DPD AWK Asal Bali Dilaporkan Lagi

👤Arnold Nd 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:40 WIB
KEPUTUSAN BK-DPD RI yang menjatuhkan sanksi kepada anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna nampaknya belum dilakukan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya