Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (29/9) pagi, saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day.
Aksi itu bertujuan menolak kriminalisasi yang dilakukan terhadap salah satu anggota AJI Jakarta sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc Dandhy Laksono.
Massa aksi berjalan mundur mengitari Patung Selamat Datang sambil membentangkan spanduk bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis'.
Koordinator aksi Jekson Simanjuntak mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendesak kepolisian menghentikan kasus Dandhy karena merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Baca juga: Advokat Ingatkan Pedemo Berhak atas Bantuan Hukum
"Pertama terkait cara penangkapannya kita rasa itu sangat bertentangan. Kita mencatat di sini Dandhy itu dijadikan tersangka dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 KUHP karena menulis di media sosial Twitter mengenai situasi Papua. Kita merasa itu merupakan ancaman kekebasan bereskpresi. Ancaman terhadap kita untuk menyuarakan sebuah kebenaran," kata Jekson di Bundaran HI.
Menurut Jekson, jalan mundur merupakan simbol atas kemunduran demokrasi di Indonesia yang terjadi saat ini.
Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi terhadap penangkapan Dandhy. (OL-2)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved