Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (29/9) pagi, saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day.
Aksi itu bertujuan menolak kriminalisasi yang dilakukan terhadap salah satu anggota AJI Jakarta sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc Dandhy Laksono.
Massa aksi berjalan mundur mengitari Patung Selamat Datang sambil membentangkan spanduk bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis'.
Koordinator aksi Jekson Simanjuntak mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendesak kepolisian menghentikan kasus Dandhy karena merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Baca juga: Advokat Ingatkan Pedemo Berhak atas Bantuan Hukum
"Pertama terkait cara penangkapannya kita rasa itu sangat bertentangan. Kita mencatat di sini Dandhy itu dijadikan tersangka dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 KUHP karena menulis di media sosial Twitter mengenai situasi Papua. Kita merasa itu merupakan ancaman kekebasan bereskpresi. Ancaman terhadap kita untuk menyuarakan sebuah kebenaran," kata Jekson di Bundaran HI.
Menurut Jekson, jalan mundur merupakan simbol atas kemunduran demokrasi di Indonesia yang terjadi saat ini.
Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi terhadap penangkapan Dandhy. (OL-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved