Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (29/9) pagi, saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day.
Aksi itu bertujuan menolak kriminalisasi yang dilakukan terhadap salah satu anggota AJI Jakarta sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc Dandhy Laksono.
Massa aksi berjalan mundur mengitari Patung Selamat Datang sambil membentangkan spanduk bertuliskan 'Stop Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis'.
Koordinator aksi Jekson Simanjuntak mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendesak kepolisian menghentikan kasus Dandhy karena merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Baca juga: Advokat Ingatkan Pedemo Berhak atas Bantuan Hukum
"Pertama terkait cara penangkapannya kita rasa itu sangat bertentangan. Kita mencatat di sini Dandhy itu dijadikan tersangka dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 KUHP karena menulis di media sosial Twitter mengenai situasi Papua. Kita merasa itu merupakan ancaman kekebasan bereskpresi. Ancaman terhadap kita untuk menyuarakan sebuah kebenaran," kata Jekson di Bundaran HI.
Menurut Jekson, jalan mundur merupakan simbol atas kemunduran demokrasi di Indonesia yang terjadi saat ini.
Ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi terhadap penangkapan Dandhy. (OL-2)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved