Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
WAKIL Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menjelaskan, saat ini Bali menjadi provinsi dengan indeks demokrasi terbaik nomor 2 di Indonesia. Provinsi Bali menjadi satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerima penghargaan karena memiliki Indeks Demokrasi kategori baik dengan angka 82,37.
"Penghargaannya sudah kita terima dua hari lalu (Kamis, 26/9) di Jakarta. Bali terbaik nomor dua," ujar Cok Ace di Denpasar, Sabtu (28/9).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Menko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono. Selain Provinsi Bali, empat provinsi lain yang menerima piagam penghargaan adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DI Yogyakarta. Indeks Demokrasi Bali tahun 2018 lebih tinggi dari Indeks Demokrasi Nasional yang sebesar 72,39. Angka ini juga meningkat enam digit dari tahun 2017.
Seperti disampaikan Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho pada Agustus lalu, dengan angka di atas 80, mengindikasikan tingkat demokrasi di Bali sudah pada level baik. Adi Nugroho mengatakan ada tiga aspek yang diujur yakni dua aspek mengalami peningkatan besar yakni aspek hak-hak politik yang naik 1,28 poin menjadi 68,08 dan aspek lembaga demokrasi yang meningkat 12,70 poin menjadi 89,55. Sedangkan aspek kebebasan sipil turun sedikit sebesar 0,78 poin namun masih di angka yang sangat baik, yakni 95,91.
Indeks demokrasi yang baik di Bali menunjukkan Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Bali.
baca juga: Revisi Tiga Undang Undang Pilkada Serentak 2020 Lebih Murah
Cok Ace menambahkan hal ini sekaligus menunjukkan masyarakat Bali memiliki kesadaran dan kematangan untuk berdemokrasi yang menjadi hal positif dalam mendukung pembangunan di Bali. Ia berharap piagam penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat Bali untuk terus bekerja secara tulus dan lurus dengan semangat demokrasi untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Saya berterima kasih kepada masyarakat Bali karena ikut aktif dalam demokrasi di Bali dengan cara yang sehat dan santun," kata Wagub. (OL-3)
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved