Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMBENTUKAN Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) merupakan upaya pembangunan kekuatan TNI untuk menangkal semua potensi ancaman yang mengganggu kepentingan nasional.
Dalam realitasnya, perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin kompleks dan eskalatif di berbagai belahan dunia, serta menghadirkan berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional. Hal itu dikemukakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara peresmian Kogabwilhan TNI I, II, dan III, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.
Pembentukan satuan baru TNI itu merujuk Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer Tipe B Menjadi Tipe A.
“Kehadiran ancaman itu perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang sehingga dapat bersifat adaptif,” ujar Panglima TNI.
Pembentukan Kogabwilhan TNI juga memiliki fungsi timbal balik terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi keberadaan dan operasional TNI sangat membutuhkan daya dukung wilayah, sedangkan di sisi lain, keberadaan TNI diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan kawasan di sekitarnya.
Kogabwilhan TNI juga merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan. Keberadaan satuan tersebut telah diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah.
Panglima TNI juga melantik 3 perwira tinggi yang ditunjuk sebagai pimpinan komando tersebut. Mereka ialah Panglima Kogabwilhan I Laksamana Muda Yudo Margono, Panglima Kogabwilhan II Marsekal Muda Fadjar Prasetyo, dan Panglima Kogabwilhan III Mayjen Ganip Warsito. (Gol/P-1)
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
IWAN Fals mengajak untuk saling menjaga dan memperkuat soliditas, salah satunya melalui olahraga karate/
KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.
Dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi, salah satunya ialah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Istana Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved