Tjahjo Ingin Pemda Berani Tangani Karhutla Sejak Dini

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh daerah yang kerap mengalami dan berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk mengalokasikan anggaran pencegahan. Hal itu penting supaya tidak menunggu bencana membesar dan menyebabkan masyarakat menjadi korban.

"Faktor anggaran masing-masing berbeda, karena penggunaan anggaran tidak terduga, maka banyak kepala daerah yang tidak berani menggunakan anggaran itu padahal seharusnya sejak ada asap sudah bisa ditindak," kata Tjahjo di usai menghadiri Konsolidasi Nasional dan peluncuran Pilkada Serentak 2020 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut dia, pihaknya pun tengah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah yang kerap dilanda maupun berpotensi terjadi Karhutla supaya mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganannya. Anggaran itu nantinya bisa digunakan untuk memadamkan ketika muncul titik api.

Baca juga: Atasi Karhutla Kepala BNPB Temui Gubernur Jambi Petang Ini

Sejauh ini, banyak kepala daerah yang tidak berani mengeluarkan biaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi Karhutla lantaran ketidaktahuan maupun takut melanggar aturan. Padahal, menyediakan anggaran untuk mengatasi bencana sangat diperbolehkan.

"Ini terkendala di anggaran yang tidak berani gunakan, anggaran tidak terduga ada aspek hukumnya. Kami sudah lakukan pendampingan semua daerah," ungkapnya.

Selain itu, Tjahjo juga meminta pimpinan daerah tingkat I maupun II memberikan sanksi kepada pelaku Karhutla berupa pencabutan izin penguasaan lahan. Hal itu supaya melahirkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat juga korporasi untuk tidak melakukan hal serupa.

"Itu juga supaya tidak ada lagi potensi kongkalikong oknum, korporasi atau industri untuk melakukan itu (sengaja membakar lahan)," tegasnya.

Tjahjo juga mengatakan pihaknya telah mengirimkan radiogram berisi imbauan kepada seluruh kepala daerah yang wilayahnya terjadi Karhutla, agar tidak bepergian ke luar daerahnya apalagi luar negeri. Termasuk semua permohonan izin dinas keluar dari kepala daerah yang daerahnya mengalami Karhutla akan ditolak.

"Kecuali (untuk alasan berobat) sakit," pungkasnya.(OL-5)