Menteri Harus Punya Rekam Jejak yang Baik

PENGAWASAN pemerintah terhadap penyelenggara negara dinilai masih lemah. Akibatnya, kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, para elite yang menduduki jabatan di birokrasi mudah terjerat korupsi. “Pengawas internal pemerintah gagal mendeteksi potensi korupsi. Akhirnya KPK yang turun tangan,” katanya di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, korupsi ­lagi-lagi menerpa penyelenggara negara di lingkup Kementerian Pemuda Olahraga. Kali ini dugaan korupsi yang ­menimpa mantan Menteri Pemuda Olah Raga Imam Nahrawi. Politikus PKB itu didakwa ­terlibat menerima suap dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam diduga menerima Rp14,7 miliar selama rentang 2014-2018.

Lebih lanjut, Agus mengatakan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara seolah tak ada habisnya itu disebabkan kurangnya integritas.

Untuk itu, menurutnya, bukan hanya menteri, melainkan seluruh penyelenggara negara harus memiliki integritas yang tinggi, termasuk juga calon-calon menteri yang nantinya dipilih Presiden Joko Widodo. “Pada prinsipnya semua calon menteri harus memiliki integritas, rekam jejak, dan kompetensi yang baik,” katanya.

Ia pun memprediksi, jika integritas para menteri dan penyelenggara negara rendah, di masa mendatang pun korupsi akan terus merajalela terlebih ketika KPK sudah tidak lagi sekuat sebelumnya.

“Jadi, rasanya pemberantasan korupsi akan kembali suram seperti sebelum ada KPK,” ungkapnya.

Imam bukanlah menpora pertama yang terjerat korupsi. Sebelumnya pada 2014, KPK juga menjerat Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng yang didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp4 ­miliar dan US$550 ribu dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit ­Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari korupsi itu, Andi Mallarangeng divonis empat tahun ­penjara. Korupsi itu tidak hanya menjerat Andi, tetapi juga adiknya, yakni Choel Mallarangeng.

Tim Riset MI

Tidak transparan

Hal senada dikatakan pengamat ­olahraga dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Tommy ­Apriantono. Ia mengatakan perilaku korup di dalam tubuh Kemenpora bisa dimulai dari pengetatan sistem pengawasan. Menurutnya, korupsi yang berulang di Kemenpora disebabkan sistem pengawasan yang lemah sehingga dapat dimanfaatkan banyak pihak.

“Ini bukan karena orangnya semata, tetapi juga karena sistem pengawasannya lemah,” kata Tommy.

Menurutnya, praktik  korupsi yang diduga melibatkan Menpora Imam Nahrawi disebabkan oleh sistem pemberian dana hibah yang tidak transparan.

“Hal ini bisa diduga. Dana hibah itu memang rentan karena pihak yang menyetujui hanya yang memberikan. Jadi, si pemberi punya posisi tawar yang tinggi. “Saya dapat berapa kalau kasih segini?” ujarnya. (P-4)