Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.
Selain Syukur, KPK juga memanggil Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Suwandi dan Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan Sukarman. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan enam tersangka. Tiga orang dari unsur swasta, yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK) merupakan pemberi suap.
Sebagai penerima ialah anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri (MBS) yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, dan Elviyanto (ELV) dari unsur swasta. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Agustus 2019.
Atas perbuatan itu, Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk membuat terang kasus itu, KPK telah melakukan penggeledahan di 15 lokasi dengan menelusuri sejumlah bukti, di antaranya dokumen terkait impor bawang putih dan juga dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Beberapa lokasi yang digeledah ialah ruang kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, ruang kerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan ruang kerja I Nyoman Dhamantra di gedung DPR.
I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari total komitmen fee Rp3,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20 ribu ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia.
Suap itu berasal dari pengusaha Chandry Suanda atau Afung pemilik PT Cahaya Sakti Agro. Untuk melancarkan aksinya, Afung melalui tersangka lainnya, Doddy Wahyudi, mentransfer uang menggunakan money changer Indocev milik Dhamantra.
KPK mengamankan bukti transfer senilai Rp2,1 miliar dari Doddy. Uang itu rencananya akan dikirimkan ke money changer. Komisi Antirasuah menemukan alokasi fee dengan kisaran Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor.
Pemulusan suap untuk pengurusan izin impor bawang putih itu dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfikar, Elviyanto, dan Mirawati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan suap tersebut.
Pada 27 Agustus lalu, KPK memperpanjang masa penahanan terhadap enam tersangka kasus itu. "Perpanjangan itu berlangsung selama 40 hari sampai dengan 6 Oktober 2019." (Ant/P-3)
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISIĀ Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved