Presiden Jangan Pilih Menteri yang Buat Kacau

ANGGOTA Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii kemarin bertemu Presiden Joko Widodo untuk membicarakan, antara lain, struktur kabinet pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti.

"(Pertemuan) soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul, dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas, itu saja," kata Buya Syafii seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

"Idealnya Presiden tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, tidak apa-apa, tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau," tambah Buya Syafii.

Beberapa waktu lalu, Buya Syafii juga pernah berbicara ihwal kabinet Jokowi di periode kedua. Menurutnya, pembentukan kabinet juga harus ada perimbangan antara Jawa dan luar Jawa, partai politik, gender, dan lainnya.

Buya pun meminta Joko Widodo membentuk kabinet yang betul-betul mau memperbaiki negara dengan melawan korupsi serta narkoba.

Sementara itu, Presiden sempat mengatakan bahwa komposisi profesional dan wakil partai di struktur kabinet nantinya ialah 55% dari profesional jika dibanding dengan dari partai 45%.

Tak hanya itu, Presiden beberapa waktu lalu juga menegaskan para pembantunya harus bisa mengikuti kecepatan dan ketepatan bekerja. Para menteri juga harus bisa menjadi eksekutor dan memiliki kematangan manajerial. Menteri pun harus wajib mengawasi jalannya program hingga tuntas.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, bersuara sama dengan Buya, yaitu orang yang akan masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin haruslah sosok yang setia. Jika tidak setia, kata dia, itu bisa menjadi pilihan bagi Presiden nantinya untuk me-reshuffle jajaran kabinetnya.

"Iya dong (harus setia), masak pembantu Presiden enggak setia sama Presiden. Nanti Presiden akan melakukan reshuffle," katanya.

Selain setia, kata Johnny, sosok menteri yang terpilih juga harus memiliki integritas, kompetensi, dan profesional.

"(Menteri) harus memahami kebijakan Presiden dengan benar. Jangan sampai menteri menjalankan kebijakan dan programnya sendiri. Menteri itu menjalankan kebijakan Presiden. Jadi harus paham terkait program Presiden," jelasnya.

NasDem, kata Johnny, menyerahkan pemilihan menteri kabinet kepada Jokowi. Hal itu dilakukan agar para menteri yang terpilih nantinya akan cocok dengan Presiden.

"Pandangan NasDem dari awal menyerahkan pemilihan anggota kabinet kepada Pak Jokowi agar sejalan dengan Pak Jokowi," tandasnya.

Ketua DPP Partai Golongan Karya Ace Hasan mengatakan pemilihan nama-nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Golkar, ujarnya, telah menyiapkan kader-kader terbaik yang siap dilepas apabila nantinya dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat dalam jajaran kabinet.

"Partai Golkar memiliki banyak kader jika diminta oleh Presiden," ujarnya.

Orang terbaik

Praktisi ekonomi yang juga mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng meyakini Presiden Joko Widodo nantinya akan memilih orang-orang terbaik untuk memperkuat kabinet kerjanya pada periode 2019-2024.

Tanri berharap Jokowi selaku presiden akan memilih the best of the best (yang terbaik) untuk menjadi timnya menjalankan roda pemerintahan hingga lima tahun ke depan.

"Saya harapkan Pak Jokowi memilih the best of the best, apakah dia dari partai politik atau profesional," ungkapnya di sela bedah buku sejarah dan warisan KPW BI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (18/9). (Nur/Ant/X-11)