Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH aktivis, pegiat hukum dan masyarakat sipil akan mengadakan aksi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, besok (Senin, 16/9) siang.
Ada yang menarik, bahwa dalam imbauanya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, mengajak peserta aksi untuk tidak lupa membawa obat-obatan. Adapun aksi ini untuk menyerukan menolak Revisi Undang-Undang KUHP.
"Teruntuk teman-teman yang ikut aksi di Depan Gedung DPR, besok, 16 September 2019 jam 13.00 wib. Jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Salam perjuangan," seperti yang dilansir dari akun twitternya, @LBHMasyarakat, Jakarta, Minggu (15/9).
Tidak hanya obat-obatan, LBH Masyarakat juga mengimbau agar membawa tempat minum sendiri, memakai alas kaki yang nyaman seperti sepatu olahraga, membawa topi atau payung hingga memakai kaca hitam agar fashionable.
Baca juga : DPR Kebut Poin-Poin Revisi UU KPK
Hal itu ditunjukan dalam flyer yang diunggah di akun twitternya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati membenarkan ada aksi tersebut. Aksi itu diikuti oleh ratusan orang.
"Benar (ada aksi). Ini ramai-ramai banget," ujarnya.
Asfi pun memberikan bentuk undangan aksi kepada Media Indonesia, dimana tertulis, "Panggilan Bergerak. Demokrasi di ujung tanduk. Tak hanya Revisi UUKPK, RKUHP juga menjadi acaman mati totalnya demokrasi di Indonesia. Belum lagi rancangan UU Pertanahan, Sumberdaya Air, Ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi,"
"Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung pada Aksi Massa Selamatkan Demokrasi. Selamatkan Demokrasi, Now or Never or Go Back to New Order. #TundaRKUHP #HapusPasalNgawur," bunyi undangannya. (OL-7)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved