Komisi III Sebut Revisi UU Merespons Keinginan KPK

ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) merupakan respons DPR atas keinginan KPK sendiri.

Komisi III DPR RI, kata dia, pernah menanyakan kepada KPK soal dukungan legislasi seperti apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK baik di bidang pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi.

Maka itu, ia menekankan revisi UU KPK bukan lah keinginan DPR.

"Kalau dikatakan ini akal-akalan DPR, operasi senyap, di DPR enggak mungkin ada operasi senyap apalagi kalau sudah di paripurna. Semuanya sudah terjadwal, terdokumentasi, teradministrasi secara transparan," katanya dalam diskusi yang bertajuk KPK adalah kunci di De Consulate Resto Lounge, Jakarta, Sabtu (7/9).

Pada November 2015, diungkapkan Arteria, KPK menyampaikan kepada DPR sejumlah hal terkait revisi UU KPK, antara lain menyangkut pembentukan dewan pengawas KPK dan kewenangan mengeluarkan SP3.

"Semua yang diinginkan sudah direspons secara cermat, prosedural melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku di DPR," terangnya.

Baca juga: Draf Revisi UU KPK Segera Disampaikan ke Presiden

Saat ini, lanjut dia, perspektif DPR adalah menginginkan penegakan korupsi dapat dilakukan secara paripurna dan juga bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya agar bisa berdaya guna, berhasil guna dan ada kesetaraan kewenangan. Kalau semuanya dikasih fasilitas yang sama, saya yakin kekuatannya bisa sama," tuturnya.

Sebagai informasi, DPR mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu sebagaimana pembahasan yang mengemuka dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (5/9).

Pada kesempatan yang sama, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai ada perubahan perspektif di DPR terhadap keberadaan lembaga KPK saat ini. Awal mula pembentukan KPK, dijelaskannya, dilakukan sebagai respons dari stagnannya pemberantasan korupsi pada waktu yang lalu, yaitu oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kenapa perubahan paradigma terjadi? Menurut saya lebih pada sosial sosiologis dan psikologis. Umpamanya berapa kali KPK bersama dasar hukumnya itu dipersoalkan? Berapa kali judicial review ke Mahkamah Konsititusi?" katanya.

Selain itu, lanjut dia, menurut catatan, orang-orang yang tersangkut di KPK berasal dari anggota DPR/DPRD, pimpinan partai politik dan juga menteri

"Jadi ada banyak orang yang secara psikologis itu ada keberatannya terhadap kehadiran KPK yang begitu independen. Karena itu ada paradigma yang mau mengubah (UU KPK)," jelasnya.(OL-5)