Benny Wenda Dituding Bagian dari Konspirasi Insiden Papua

PEMERINTAH memastikan keterlibatan tokoh separatis Benny Wenda dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), itu telah menghasut dan memprovokasi sejumlah negara dengan menyebarkan informasi palsu terkait peristiwa tersebut.

"Benar bahwa Benny Wenda adalah bagian dari konspirasi masalah ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers terkait perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).

Benny memprovokasi negara-negara lain dengan berbagai informasi yang seolah-olah pemerintah Indonesia tidak mampu mengurus persoalan di Papua dan Papua Barat. Benny juga menyebut pemerintah Indonesia menelantarkan masyarakat Papua dan membiarkan terjadi pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan pembunuhan.

Wiranto menegaskan pemerintah tidak mungkin melakukan semua pelanggaran seperti yang dituduhkan Benny Wenda. Pemerintah Indonesia bahkan telah memberikan perhatian besar, khususnya pembangunan infrastruktur, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Tahun lalu anggaran pembangunan yang dikucurkan mencapai Rp90 triliun.

Untuk meluruskan informasi yang menyesatkan itu, terang dia, pemerintah Indonesia juga telah mengajak beberapa negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan untuk datang dan melihat langsung realitas pembangunan di bumi cenderawasih.

"Mereka kaget antara realita yang mereka lihat dan informasi yang mereka dengar itu berbeda jauh. Mereka mengatakan, kita dibohongi selama ini. Papua dan Papua Barat pembangunan begitu hebat, negeri kami pun kalah dengan pembangunan di sana, baik bandar udara, pelabuhan laut, infrastruktur jalan antarkota, pemerintahannya, bahkan bangunan lintas batas negara ini semuanya sangat lengkap," kata Wiranto.

Selain aktif menyebarkan informasi bohong, Benny Wenda diketahui sempat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB pada 25 Januari 2019, di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan itu Benny dikabarkan menyampaikan beberapa hal terkait Papua, termasuk petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang dibubuhi 1,8 juta tandatangan.

"Oleh karena itu masalah ini tetapi kita harus lawan dengan kebenaran. Fakta dan biasanya provokasi yang tidak benar dan menyesatkan hanya dapat dibantah dengan fakta," pungkas Wiranto. (A-2)