Pindah ke Kaltim, Fasilitas ASN Dijamin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak perlu khawatir dengan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pasalnya, mereka akan diberikan fasilitas dari akomodasi hingga perumahan.

“Yang pasti perkantoran, akomodasi, tidak mungkin ASN tidak punya rumah di sana,” ujarnya di Gedung Bappenas, kemarin (Kamis, 29/8/2019). 

Selain itu, mereka akan diberikan biaya o­perasional perpindahan. Lebih lanjut, ia mengatakan ASN tidak perlu khawatir dengan kebutuhan fasilitas di ibu kota baru nantinya. Selain gedung perkantoran, pemerintah juga akan menyiapkan perumahan lengkap dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pada bagian lain, Gubernur Kalsel ­Sahbirin Noor, kemarin, mengatakan penetapan Kalimantan sebagai ibu kota negara diharapkan mampu memeratakan pembangunan dan kesejahteraan ­masyarakat Kalimantan serta Indonesia bagian tengah dan timur. Guna mendukung hal itu, Pemprov Kalsel akan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di wilayah itu, di antaranya kawasan industri dan Bandara Internasional Syamsuddin Noor.

“Itu sudah menjadi keputusan Presiden. Kita tetap bersyukur karena Kalimantan itu tetap satu kesatuan, apalagi yang terpilih Kalimantan Timur yang berdekatan dengan Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ibukota baru di Kalimantan Timur akan rampung dalam dua bulan ke depan. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tim untuk melakukan kajian tersebut.

Kabag Pembangunan Penajam Paser Utara Nico Herlambang mengungkapkan masyarakat Penajam mendukung perpindahan ibu kota. Namun, ada kekhawatiran pembangunan dan kepindahan ASN membuat warga asli tersisih. Nico berharap itu tidak terjadi. (DY/Nur/Dhk/AU/AT/BY/X-6)