Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN RI Kelima Megawati Soekarnoputri melakukan ramah tamah dengan sejumlah mantan pemimpin dunia sebelum pembukaan DMZ Internasional Forum on the Peace Economy di Seoul, Korea Selatan (Korsel).
Yang menarik, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ternyata menjadi bahasan menarik bagi para pembicara.
Awalnya, Kepala National Research Council for Economics, Humanities, and Social Sciences NRC, Korsel, Seong Kyoung Ryung yang bertanya soal rencana pemerintah Indonesia akan memindahkan ibu kota negara.
"Ini langkah pertama setelah mungkin lebih dari lima tahun untuk membicarakan hal ini sebelum akhirnya diputuskan," kata Megawati dalam keterangan resmi, Kamis (29/8).
Seong yang merupakan ketua panitia Forum DMZ pun bertanya apa dugaan Pulau Jawa akan tenggelam jadi alasan pemindahan itu.
Baca juga: Megawati Usulkan Bentuk Tim Khusus Bahas Pemindahan Ibu Kota
"Oh tentu saja tidak," ujar Megawati sambil tertawa.
"Jakarta sebagai ibu kota negara sekarang crowded sehingga diputuskan memindahkannya ke Kalimantan Timur. Sepertinya butuh lima tahun untuk pindah ke Kalimantan Timur. Pemindahan itu tidaklah mudah," lanjutnya.
Seong pun menjelaskan Korsel juga sebenarnya memindahkan pusat pemerintahan sekitar tujuh tahun lalu.
"Bila diperlukan, Pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korsel," tambah Seoung.
Megawati terlihat berbincang santai bersama mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder, mantan PM Jepang Yukio Hatoyama, Presiden pertama Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat, serta beberapa tokoh penting lainnya dari Rusia, AS, dan Norwegia di Seoul. (OL-2)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Sampai dengan 2024, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran terbaru dari wilayah Papua.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved