Kemendagri Kritik Perolehan Laba BUMD Sepanjang 2019

Hadi mengatakan berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari 1.097 BUMD dengan jumlah total aset sebanyak Rp340,118 triliun, laba yang diperoleh sepanjang tahun 2019 sebesar Rp10,372 triliun.

"Seluruh BUMD di Indonesia ini ada 1097, kalau kita lihat aset itu Rp 340.118 triliun, tapi labanya baru mencapai Rp 10 triliun. Perbandingan aset dan dana baru 3%," tutur Hadi saat Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Dengan terpuruknya keuntungan, Hadi mengatakan BUMD perlu berbenah, khususnya dalam merekrut sumber daya manusia. Ia meminta BUMD harus meninggalkan perekrutan yang berdasarkan kedekatan. Namun, mengutamakan kompetensi.

Selain itu, ia mengkritisi kegagapan BUMD dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak mampu mendongkrak keuntungan.

“BUMD kadangkala dihadapkan pada permasalahan SDM dan pola kerjanya masih terjebak pada gaya lama, naluri bisnisnya tidak ada, sehingga BUMD dirasakan tidak memberikan manfaat tapi justru membebani daerah,” kata Hadi.

Selain itu, ia menilai setiap jajaran di BUMD harus profesional, bekerja efektif, efisien, dan mengacu pada good corporate governance. Menurutnya, hal tersebut penting guna menghindari kesalahan manajerial.

“Semuanya harus terbuka, sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atau miss management (kesalahan manajemen), dan inefisiensi,” ungkap Hadi.

Maka dari itu, ia mengingatkan bagaimana posisi BUMD sebagai upaya peningkatan atau percepatan dalam pelayanan publik yang tuntutannya untuk pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta BUMD memiliki peranan yang strategis di daerah dan harus dikelola dengan baik.

Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 merupakan kegiatan rutin yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri.

Tema yang diusung pada rapat kali ini adalah “Penguatan BUMD dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate goverance).” Rapat dihadiri 3000 peserta yang terdiri dari Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi BUMD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat yang membidangi BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (OL-09)