Mendagri Bahas Data Kependudukan Bersama KPK

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkunjung ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (22/8). Ia tiba pukul 12.17 WIB bersama beberapa jajarannya.

Ia mengatakan kunjungannya ke KPK guna membahas permasalahan Nomor Induk Kependudukan.

"Mungkin akan ada konfirmasi-konfirmasi menyangkut sudah seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8).

Pembahasan itu tidak hanya dilakukan dengan KPK saja, berdasarkan pantauan di lokasi, telah lebih dulu tiba Ketua Badan Pusat Statistik Suhariyanto ke gedung KPK.

Tjahjo menyatakan, kehadiran BPS menjadi penting guna mengetahui data kependudukan secara mendetail.

"Karena BPS akan ada survei lah, survei itu akan lebih baik kalau menggunakan NIK, ini akan kita detail," ujarnya.

Sementara, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kehadiran sejumlah kementerian dan lembaga guna membahas pencegahan tentang pemanfaatan NIK guna memperbaiki basis data pemberian bantuan sosial.

"Rapat lintas Kementerian membahas materi Pencegahan tentang Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Basis Data Pemberian Bantuan Sosial. Rencana dihadiri Mendagri, Mensos dan instansi terkait," tukas Febri.

Baca juga: Warga Diimbau tidak Sembarang Unggah Data Kependudukan

Lebih jauh, Tjahjo mengapresiasi lembaga antirasywah lantaran mau ikut terlibat memonitor soal data kependudukan. Sebab, dari data kependudukan itu akan berpengaruh pula pada keuangan negara dan bantuan sosial lainnya.

"Setelah ini juga kami akan diundang KPK lagi untuk menjawab masalah aset-aset juga, aset di kemendagri, aset di daerah yang sekarang menjadi fokus dari korsupgah KPK," imbuh Tjahjo.

"Secara prinsip, saya sebagai Mendagri menyampaikan terima kasih, KPK punya inisiatif membentuk koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah), dan itu masuk ke semua daerah tingkat satu dan dua dalam fungsi pencegahan, dalam fungsi inventarisasi, masalah dalam konteks pencegahan," sambung Tjahjo.

Hal itu menjadi penting guna meningkatkan kualitas pejabat di daerah dalam mengelola aset yang meliputi perizinan, perencanaan anggaran yang melibatkan DPRD dan soal pengisian jabatan.

Untuk itu, Kemendagri dan KPK akan bersinergi guna membahas persoalan-persoalan tersebut.

"Karena konteks anggaran itu mulai keputusan DPRD dan pemerintah daerah, anggaran itu sah kalau sudah ada tandatangan Mendagri. Habis itu belum selesai, masih ada revisi anggaran lagi yang juga mendapatkan persetujuan dari mendagri, termasuk izin-izin yang terkait dengan pengisian jabatan SKPD, termasuk eselon II dan III," pungkas Tjahjo. (OL-5)