Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BERKACA dari kasus yang terjadi pada ustaz Abdul Somad, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau kepada seluruh pemuka agama agar dalam menyampaikan dakwah dan khotbahnya harus lebih bernuansa damai.
"Kita semua, baik itu Islam, Kristen, Budha dan lainnya dalam berdakwah maupun memberikan khotbah harus lebih adem dan menghormati satu sama lain," tutur Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (20/8).
Baca juga: Pengamat Sebut Publik Berharap Ustaz Somad Netral di Pilpres 2019
Kalla menekankan, sikap saling menghormati penting dalam menjaga hubungan antar pemeluk agama. Oleh sebab itu, Kalla mengharapkan agar apa yang menjadi persoalan saat ini terkait pernyataan ustad Abdul Somad harus diklarifikasi.
Seperti diketahui, video ustaz Abdul Somad yang membahas salib beredar di media sosial. Tak lama berselang, Abdul Somad sendiri sudah menyampaikan klarifikasi dan menyebut ceramahnya dilakukan di forum internal tertutup.
"Kenapa diviralkan sekarang, kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah SWT. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu. Saya tidak akan takut karena saya tidak merasa bersalah, saya tidak pula merusak persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya.
Atas video tersebut, beberapa pihak melaporkan UAS ke polisi. Setidaknya ada empat pihak yang telah melaporkan UAS, yaitu Horas Bangso Batak (HBB), seorang dosen universitas swasta di Jakarta bernama Manotar Tampubolon, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Presidium Rakyat Menggugat (PRM). (OL-6)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved