Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KTEUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan Presiden Jokowi telah konsisten dalam menjalankan visi misi selama menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ia pun mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi tersebut.
"Kita juga patut gembira bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah istiqamah dalam menjalankan visi dan misinya," kata Oesman, dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (16/8).
Oesman mengatakan selama pemerintahannya, Jokowi telah berhasil menurunkan BBM di wilayah Papua, sehingga adanya satu harga. Kemudian, Presiden Jokowi juga konsisten dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Oesman mengatakan Jokowi juga berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun. Lalu, selama pemerintahannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66% pada tahun 2018.
"Prestasi yang patut diapresiasi," kata Oesman.
Lebih lanjut, Oesman mendorong pemerintahan Jokowi pada periode kedua untuk meningkatkan alokasi dana desa. Sebelumnya, ia mengapresiasi dengan tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp257 triliun. Ia berharap dapat berlanjut ke depannya.
"Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," kata Oesman. (OL-09j)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved