Terpidana Suap Meikarta Diperiksa KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil terpidana korupsi suap Meikarta, Neneng Rahmi Nurlaili, sebagai saksi untuk tersangka Iwa Kurniwa di kasus yang sama.

Neneng Rahmi merupakan mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang telah divonis bersalah dan dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta lantaran terbukti menerima suap.

Selain Neneng Rahmi, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yakni anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasinto dan seorang ibu rumah tangga, Eva.

"Tiga orang tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8).

Sebelumnya, Rabu (31/7), KPK menggeledah ruangan Iwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. Setelah ruang Sekda, turut digeledah pula Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Baca juga: KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Meikarta

Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Iwa, Sabtu (3/8).

Dari rangkaian penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) serta beberapa barang elektronik.

Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait pengurusan RDTR dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya.

Raperda terkait RDTR tersebut urung rampung, Neneng Rahmi bertemu dengan Iwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat. Neneng mendapatkan kabar kalau Iwa meminta uang sebesar Rp1 miliar untuk penyelesaian RDTR.

Permintaan itu diteruskan pada salah satu pegawai PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan. Sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang kepada Iwa dengan total Rp900 juta.

Atas perbuatannya Iwa diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-2)