Senin 05 Agustus 2019, 12:32 WIB

KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Meikarta

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Meikarta

ANTARA/Reno Esnir
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi untuk tersangka Iwa Karniwa terkait kasus suap proyek Meikarta, Senin (5/8).

Tiga orang saksi itu ialah Yahya, Eva dan Ali Sadikin.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK terkait suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (5/8).

Sebelumnya, Rabu (31/7), KPK menggeledah ruangan Iwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung.

Setelah ruang Sekda, turut digeledah pula Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Iwa, Sabtu (3/8).

Baca juga: Polisi dan Jaksa Penuhi Syarat Unsur Pemerintah di Capim KPK

Dari rangkaian penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) serta beberapa barang elektronik.

Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait pengurusan RDTR dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya.

Raperda terkait RDTR tersebut urung rampung, Neneng Rahmi bertemu dengan Iwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat. Neneng mendapatkan kabar kalau Iwa meminta uang sebesar Rp1 miliar untuk penyelesaian RDTR.

Permintaan itu diteruskan pada salah satu pegawai PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang kepada Iwa dengan total Rp900 juta.

Atas perbuatannya, Iwa diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-2)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 07:10 WIB
Fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk...
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 08 April 2020, 07:06 WIB
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Deputi Penindakan KPK Harus Loyal, Pintar, dan Teruji

👤Cah/Van/P-1 🕔Rabu 08 April 2020, 06:45 WIB
Ketiganya menjalani tes uji makalah, presentasi, dan wawancara pada Kamis, 4 April 2020. Mereka juga akan menjalani tahapan wawancara pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya