Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Presiden RI HM Jusuf Kalla, Minggu (11/8) malam, mengundang semua petinggi dan pengurus partai politik yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersilaturahmi, di kediaman pribadinya di Jalan Haji Bau Nomor 6 Makassar. Tampak hadir Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid, Ketua PPP Sulsel M Aras, Ketua PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin, pengurus Partai NasDem, PAN, PKS dan pengurus partai lainnya.
Selain itu, hadir pula Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Suliman, yang saat ini sedang berseteru dengan dewan karena membentuk pansus hak angket dimasa jabatannya yang belum setahun. Hanya saja, dalam sambutannya, dihadapan pimpinan parpol itu, Kalla mengatakan jika pertemuan tersebut hanya silaturahim saja, karena memang momentum Idul Adha diakhir masa jabatannya.
"Saya selalu ditanya wartawan, setelah tidak jadi wapres lagi mau jadi apa? Saya jawab saya aktif kembali berkegiatan sosial. Kita kembali lagi ke masyarakat. Dan itu juga saya lakukan setelah wapres periode pertama," ungkapnya.
baca juga: Kongres V PDI Angkat Semangat Berkebudayaan Indonesia
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyambut baik pertemuan tersebut, karena baginya, Kalla sebagi orang tua yang selalu memberi spirit, tentang banyaknya tantangan di depan mata. Sehingga harus rapatkan barisan, membangun soliditas, kolaborasi bersama agar mudah dihadapi bersama.
"Siapa yang tidak kenal Pak JK, tokoh dari timur Indonesia, yang lebih fokus pada kegiatan sosial. Beliau Ketua PMI, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Wajar mengingatkan kita semua," tandas Nurdin Halid mengomentari pertemuannya dengan JK. (OL-3)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved