Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KAPABILITAS harus menjadi penilaian utama seseorang layak mendapatkan kursi di kabinet ketimbang asal partai. Demikain disampaikan politisi Partai Golkar Bambang Soestayo di Jakarta, Jumat (9/8)
"Harus berpijak pada kemampuan orang yang disodorkan oleh parpol, bukan asal dari mana parpol. Tapi kemampuan kapabilitasnya, dilihat dari situ dulu kemudian asal parpol," ujar Bambang.
Baca juga: Permintaan 8 Kursi Menteri oleh PDIP Akan Sulitkan Jokowi
Bambang melanjutkan, jumlah calon menteri yang disodorkan partai belum tentu berbanding lurus dengan kursi kabinet yang akan didapat. Namun, ia mengakui semakin banyak calon yang dikantongi Presiden Joko Widodo, meningkat peluang munculnya kandidat berkualitas.
"Bisa jadi yang tadi mengusulkan 10, semuanya diterima karena memang yang diusulkan orang bagus. Tapi bisa jadi hanya mengusulkan 1, tapi enggak dapat karena yang diusulkan tidak bagus," imbuhnya.
Selebihnya, Bambang menyerahkan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan jajaran kabinet yang akan dipilihnya sesuai dengan visi-misinya dalam membangun bangsa lima tahun ke depan.
Pernyataan Bambang bertolak belakang dengan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di Kongres V PDI-P, Megawati meminta jatah kursi menteri terbanyak karena partainya merupakan pemenang Pemilu 2019. (OL-8)
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved